Pemerintah pusat dan daerah bersinergi untuk atasi banjir di Jawa Barat dengan pembangunan perumahan berwawasan lingkungan dan rencana rumah panggung berbasis CSR. Penegakan hukum terhadap pelanggaran dan perubahan fungsi lahan jadi fokus utama.
Kementerian PKP, Pemerintah Kota Bandung, IAI, dan ITB berkolaborasi untuk menata kawasan Bandung yang layak huni dan berkelanjutan. Konsep Udevelop dan revitalisasi permukiman jadi fokus utama, dengan tujuan menciptakan solusi terintegrasi bagi masa depan kota.
Pada peringatan HUT ke-75, Bank Tabungan Negara (BTN) meluncurkan Bale by BTN, sebuah Super App yang mengintegrasikan berbagai layanan perbankan digital dalam satu platform. Aplikasi ini mencakup fitur pembukaan rekening, eDeposito, transaksi perbankan, pengajuan KPR online, dan layanan gaya hidup. Dengan target 4–5 juta pengguna pada 2025, Bale by BTN diharapkan menjadi solusi keuangan yang mudah dan terjangkau bagi masyarakat Indonesia
Kementerian PKP melalui Inspektur Jenderal Heri Jerman meminta BPK RI melakukan audit terhadap pengembang rumah subsidi yang tidak layak huni. Temuan di lapangan menunjukkan banyak rumah subsidi dengan kualitas buruk, seperti struktur bangunan yang rusak, sanitasi yang tidak baik, dan lingkungan yang memprihatinkan. Pemerintah berkomitmen menjaga kualitas program FLPP dan memastikan masyarakat berpenghasilan rendah mendapatkan hunian yang layak
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meninjau tiga perumahan subsidi di Tambun Utara, Bekasi, dan menemukan perbedaan kualitas di setiap lokasi. Ada perumahan yang mendapat apresiasi atas fasilitas dan kualitas bangunan, tapi ada juga yang harus memperbaiki drainase dalam waktu 3 bulan. Untuk memastikan progres berjalan baik, Menteri Ara membentuk grup WA antara warga, pengembang, dan pemerintah agar pemantauan lebih transparan dan cepat
Komisi V DPR RI menyetujui anggaran 2025 Kementerian PKP sebesar Rp3,46 triliun, yang difokuskan pada program dukungan manajemen serta pengembangan perumahan dan kawasan permukiman. Menteri PKP Maruarar Sirait menekankan pentingnya kualitas rumah subsidi dan akan melakukan audit serta blacklist terhadap pengembang yang tidak memenuhi standar. Anggaran ini juga merupakan hasil efisiensi belanja sesuai instruksi presiden
Dalam Mandiri Investment Forum 2025, Menteri PKP Maruar Sirait mengajak investor asing mendukung sektor perumahan Indonesia dengan jaminan kepastian hukum dan potensi pasar yang besar. Kebijakan pro rakyat, seperti penggratisan BPHTB, PBG, dan PPN 0%, menjadi terobosan besar dalam mempercepat kepemilikan rumah. BP Tapera juga menargetkan pembiayaan 220 ribu unit rumah subsidi pada 2025, menunjukkan progres nyata dalam pemenuhan kebutuhan perumahan rakyat
Menteri PKP Maruarar Sirait meninjau revitalisasi Wisma Atlet Kemayoran yang ditargetkan selesai pada April 2025. Proyek senilai Rp357 miliar ini menyiapkan 7.426 unit hunian untuk ASN dan MBR, lengkap dengan fasilitas seperti AC, water heater, dan CCTV. Menteri Ara menekankan pentingnya panduan perawatan fasilitas demi menjaga kualitas hunian di masa depan.
Menteri PKP Maruarar Sirait dan Mendagri Tito Karnavian meresmikan Rusun Cipta Griya Kedaung di Tangerang. Rusun ini memiliki 70 unit hunian untuk 230 jiwa, dengan fasilitas lengkap seperti CCTV 24 jam, urban farming, dan air bersih. Warga merasa terbantu dengan harga sewa hanya Rp500 ribu per bulan, yang jauh lebih terjangkau dibandingkan kontrakan di sekitar area tersebut.
Kementerian PKP bersama Jepang, ERIA, dan OECD menggelar seminar internasional membahas perumahan berkelanjutan. Wamen Fahri Hamzah menyoroti pentingnya dukungan teknologi Jepang dalam Program 3 Juta Rumah, sementara Qatar berkomitmen membangun hingga 6 juta unit. Fokusnya, hunian perkotaan berbasis investasi dan perbaikan rumah tidak layak di pedesaan menggunakan APBN.