Pemerintah apresiasi kualitas Perumahan FLPP Vinewood City Bekasi yang memenuhi standar hunian layak, sambil terus dorong pengawasan ketat melalui audit BPK untuk jamin kualitas rumah subsidi MBR.
Kementerian PKP melalui Program BSPS menargetkan perbaikan 11.697 rumah di kawasan pesisir di 28 provinsi dengan anggaran Rp255 miliar. Selain itu, ada alokasi dana untuk peningkatan kualitas permukiman kumuh dan pembangunan sanitasi di beberapa wilayah. Pemerintah juga membentuk BP3 untuk mempercepat program pembangunan tiga juta rumah dan memastikan ketersediaan hunian layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Sentul menunjukkan potensi besar dalam bisnis perumahan dengan tingkat penjualan mencapai 90% dan kenaikan harga hingga 8% per tahun. Fasilitas lengkap, akses tol langsung, dan lingkungan hijau membuat kawasan ini semakin diminati. Dengan harga rumah mulai Rp1 miliar dan terus naik, Sentul menjadi pilihan investasi properti yang menjanjikan.
Pasar sewa ruang kerja fleksibel di Indonesia masih prospektif, didorong oleh kebutuhan startup dan perusahaan teknologi. IWG memimpin tren ini dengan solusi kerja hybrid yang inovatif, menawarkan fleksibilitas dan efisiensi bagi perusahaan.
Bank Indonesia akan menambah insentif likuiditas Rp80 triliun untuk mendukung program KPR FLPP bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, sebagai bagian dari program 3 Juta Rumah pemerintahan Prabowo Subianto.
Kementerian PKP berkolaborasi dengan BPKN untuk meningkatkan perlindungan konsumen perumahan subsidi MBR melalui pembentukan tim pengaduan khusus dan nota kesepahaman, guna menjamin kualitas hunian dan memberikan efek jera bagi pengembang nakal.
Kemenpera menjajaki kerja sama dengan AIIB untuk mendanai Program 3 Juta Rumah yang mencakup renovasi desa, pembangunan rumah pesisir, dan hunian vertikal perkotaan, dengan skema pembiayaan jangka panjang.
Kementerian PKP siap kembangkan lahan eks BLBI Karawaci seluas 3,7 hektare menjadi kawasan campuran hunian MBR dan komersial, setelah memastikan status lahan clean and clear dan sesuai untuk percepatan program perumahan nasional.
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid siap adu data dengan PN Cikarang terkait penggusuran di Tambun Selatan, Bekasi. Lima rumah yang terdampak penggusuran dipastikan memiliki sertifikat sah sejak 1982. Sengketa lahan ini makin kompleks karena keputusan pengadilan belum memerintahkan pembatalan sertifikat warga. Nusron berjanji menyelesaikan masalah ini bersama pihak terkait.
Hery Atmaja terpilih sebagai Ketua DPD REI NTB periode 2025-2028, didampingi Muhammad Ilyas sebagai Sekretaris dan Husaina Khartin sebagai Bendahara. Di bawah kepemimpinannya, REI NTB berkomitmen mendukung program pembangunan 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo, dengan fokus pada pembangunan rumah di pesisir dan pedesaan. Sinergi dengan pemerintah dan stakeholder akan terus diperkuat untuk mendukung sektor properti di NTB.