JAKARTA, JPI — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyerahkan secara simbolis kunci rumah subsidi kepada delapan pegawai Kementerian Dalam Negeri yang telah melakukan akad Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP).
Dalam kesempatan tersebut, Menteri PKP berdialog langsung dengan penerima rumah subsidi. Dari cerita para pegawai, angsuran KPR FLPP rata-rata hanya Rp1,7 juta per bulan—lebih murah dibanding biaya sewa rumah yang umumnya mencapai Rp2–3 juta per bulan.
“Memiliki rumah subsidi ternyata lebih mudah dan murah dibanding mengontrak. Ini bukti nyata bahwa program ini menjawab kebutuhan masyarakat,” ujar Maruarar.
Berdasarkan data, dari kuota 2.000 unit rumah subsidi untuk pegawai Kemendagri, sebanyak 1.190 pegawai telah mendaftar KPR FLPP dan 50 di antaranya telah akad kredit.
Penyerahan kunci rumah subsidi ini menjadi bagian dari Program Rumah untuk Pegawai Kemendagri yang juga ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Kemendagri dan BP Tapera. Menteri PKP memuji dukungan penuh Mendagri terhadap Program 3 Juta Rumah Presiden Prabowo Subianto, termasuk kebijakan pro rakyat seperti pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta percepatan penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dari 45 hari menjadi hanya 10 hari.
“Kolaborasi ini adalah bentuk karpet merah bagi rakyat. Dengan intervensi pendanaan KPR FLPP dari pemerintah pusat dan dukungan regulasi dari Kemendagri, kepemilikan rumah subsidi semakin mudah terwujud,” ungkap Maruarar.
Ia juga mengungkapkan rencana bersama Mendagri untuk memimpin rapat di Wamena pekan depan, membahas pembangunan 2.000 rumah bagi masyarakat dan kepala suku di Papua Pegunungan. Program serupa akan diperluas ke Kaltara, NTT, dan Aceh sebagai wujud pemerataan dan keadilan sosial.
Mendagri Tito Karnavian menyambut baik sinergi tersebut. Ia bahkan menginstruksikan pimpinan eselon untuk mendata seluruh pegawai yang belum memiliki rumah agar segera memanfaatkan fasilitas KPR FLPP.
“Banyak ASN Kemendagri yang belum punya rumah. Dengan KPR FLPP, mereka bisa memiliki rumah pertama dengan cicilan yang terjangkau,” kata Tito.
Pemerintah berharap melalui kerja sama lintas kementerian dan lembaga, Program 3 Juta Rumah dapat berjalan sukses, membuka lapangan kerja, mendorong investasi, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat di seluruh Indonesia.
