Jakarta,JPI— Junaidi Abdillah, Ketua Umum DPP Apersi mengaku kondisi pasar rumah susbidi selalu besar karena kebutuhannya memang ada. Contohnya, seperti 2 tahun ini di tengah pandemi realisasi unit rumah subsidi tetap tinggi. Namun, tahun depan, menurut Junaidi, tak akan maksimal karena ada kendala dan akan kondisi stagnan di mana pasokan rumah subsidi tak bisa dilakukan.
“Ini sudah terjadi. Bisa saja tahun depan mandek tak ada pembangunan karena ada salah satu aturan dari Undang Undang Cipta Kerja (UUCK), terkait peralihan dari Izin Membangun Bangunan (IMB) menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) ternyata belum bisa jalan,” tegasnya ketika ditanya tentang prospek pasar rumah subsidi tahun depan
PBG ini amanat UUCK dan otomatis IMB gugur. Namun, saat ini perdanya belum siap dan tidak sejalan dengan pusat. Herman mengakui ekspansi proyeknya di tahun depan tertahan,
“Saya sudah kordinasi dengnan pemkab ternyata mereka belum siap soal PBG ini dan malah disuruh tanya ke pusat, kementerian terkait.”
Menurut Junaidi, saat ini semua daerah di Indonesia belum ada perda PBG.
“Hasilnya, banyak developer yang proyeknya tertunda,” kata Junaidi yang menjelaskan pula bahwa untuk membuat perda itu butuh waktu dan jika PBG belum bisa dilakukan, produksi rumah terhambat.
Dia menambahkan kondisi perekonomian yang sudah membaik dan berjalan kondusif di tengah pandemi sejak awal tahun lalu akan percuma.
Menurutnya lagi, properti itu menggerakkan perekonomian dan memiliki efek domino yang mendorong sektor lain bergerak. Junaidi mengaku anggota Apersi banyak yang kebingungan saat ini.
Untuk itu, Apersi berharap kepada lintas kementerian seperti Kementerian PUPR, Kementerian KLH, Kementerian Depdagri, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Investasi/BKPM yang mengurusi soal ini segera menyelesaikannya.
