JAKARTA, JPI – Presiden Prabowo Subianto memastikan alokasi anggaran Rp57,7 triliun dalam RAPBN 2026 untuk mendukung pembangunan dan renovasi 770.000 rumah rakyat. Dukungan itu disalurkan melalui berbagai skema, mulai dari Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) hingga Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
“Total jumlah rumah yang akan dapat dukungan APBN 2026 adalah 770.000 rumah,” ujar Prabowo dalam Pidato Presiden tentang RAPBN 2026 dan Nota Keuangan, Jumat (15/8/2025).
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merinci, program FLPP mendapat porsi terbesar Rp33,5 triliun, ditambah blending dari PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) Rp6,6 triliun. Pemerintah juga menyiapkan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) dan Standar Biaya Khusus (SBK) senilai Rp5,6 triliun, BSPS sebesar Rp8,6 triliun untuk 373.939 unit rumah, serta insentif PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) Rp3,4 triliun bagi 40.000 unit rumah komersial.
Meski demikian, kebutuhan untuk mengejar target Program 3 Juta Rumah masih jauh dari tercapai. Dengan asumsi APBN hanya mendukung 770.000 unit, masih ada selisih sekitar 2,3 juta unit rumah yang harus dibiayai lewat sumber non-APBN.
Head of Research & Consulting CBRE Indonesia, Anton Sitorus menilai skema investasi swasta tidak mudah menjadi solusi.
“Bisnis rumah subsidi margin-nya sangat kecil, sehingga investor kurang tertarik. Pemerintah tetap harus menjadi motor penggerak utama,” ujarnya seperti dikutip dari Bisnis, Senin (18/8/2025).
Sebagai alternatif, Anton menyarankan pemerintah mengoptimalkan peran BUMN seperti Perumnas untuk memperkuat suplai. Namun, ia pesimistis target 3 juta rumah bisa terpenuhi tahun depan. “Sejak awal, target itu memang tidak realistis,” tegasnya.
