JAKARTA, JPI - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan bahwa kuota Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) tahun 2025 mencapai rekor tertinggi, yakni 350.000 unit rumah subsidi. Jumlah ini menjadi simbol keseriusan pemerintah dalam memperluas akses hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Guna merealisasikan hal tersebut, Kementerian PKP menggandeng Bank Tabungan Negara (BTN) dan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) melalui penandatanganan Komitmen Dukungan Program Pembiayaan KPR FLPP di kantor BTN, Jakarta, Rabu (18/6/2025). Hadir dalam penandatanganan ini, Menteri PKP Maruarar Sirait, Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu, dan Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho.
“BTN adalah mitra utama dalam pembangunan dan pembiayaan rumah subsidi. Kontribusinya paling besar dibanding bank lainnya,” ujar Maruarar.
Nota kesepahaman ini menjadi dasar sinergi antar pihak dalam mendukung program KPR Sejahtera FLPP, sekaligus mempercepat realisasi target ambisius pemerintah, yakni Program 3 Juta Rumah per tahun. Dalam kesempatan tersebut, Maruarar juga berdialog dengan masyarakat sektor informal yang telah berhasil membeli rumah berkat KPR FLPP, meski tanpa slip gaji.
Ia menyebut bahwa keberhasilan BTN dalam menyalurkan KPR FLPP perlu menjadi rujukan bagi bank-bank lain. “BTN punya pengetahuan dan pengalaman luar biasa soal pembiayaan perumahan. Kami harap BTN dapat berbagi strategi dan teknik agar penyaluran KPR FLPP berjalan merata dan efektif,” tambahnya.
Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu menyatakan kesiapan penuh dalam mendukung program ini. Ia menekankan pentingnya keterlibatan langsung tim BTN ke lapangan untuk memastikan hunian yang dibangun benar-benar layak dan tepat sasaran.
“Kami akan terus berinovasi dalam skema pembiayaan dan aktif mengawal pembangunan rumah rakyat di berbagai daerah. Komitmen kami jelas: sukseskan Program 3 Juta Rumah bersama pemerintah,” tegas Nixon.
Program KPR FLPP dengan bunga rendah dan angsuran terjangkau diharapkan menjadi solusi nyata bagi jutaan keluarga Indonesia untuk memiliki rumah pertama mereka. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menegaskan kehadiran negara dalam menyediakan hunian yang layak, terjangkau, dan berkeadilan sosial.
