BOGOR,KORIDOR.ONLINE – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) resmi meluncurkan Program Rumah untuk Guru Indonesia. Program ini merupakan inisiatif kolaboratif lintas sektor untuk membantu para guru di seluruh Indonesia memiliki hunian yang layak dan terjangkau.
Program ini berawal dari pertemuan antara Kementerian PKP, BP Tapera, dan Kementerian Dikdasmen pada 7 Februari 2025, yang membahas urgensi pembangunan perumahan bagi guru, didukung dengan basis data yang dikonsolidasikan oleh BPS. Hasil sinergi ini menetapkan BTN sebagai bank pelaksana tunggal dalam program tersebut.
Serahterima kunci dalam program Rumah untuk Guru Indonesia
Peluncuran program ini ditandai dengan akad kredit serentak di delapan kota besar, yakni Bogor, Banda Aceh, Medan, Pontianak, Makassar, Bangkalan, Kupang, dan Jayapura. Acara ini dihadiri oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri PKP Maruarar Sirait, Menteri Dikdasmen Abdul Mu’ti, Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu, serta Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti.
Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa arahan Presiden Prabowo Subianto adalah memberikan perhatian khusus kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), termasuk para guru. Pemerintah telah mengalokasikan 20.000 unit rumah bagi guru, serta kuota tambahan untuk profesi lain seperti tenaga kerja Indonesia (TKI), bidan, perawat, tenaga kesehatan masyarakat, petani, nelayan, dan buruh.
Menteri Dikdasmen Abdul Mu’ti menyoroti bahwa kesejahteraan guru adalah faktor penting dalam peningkatan kualitas pendidikan. Program ini diharapkan dapat mendukung guru dalam menjalankan tugasnya dengan lebih baik. Saat ini, terdapat 438.816 guru yang belum memiliki rumah, dan program ini menjadi solusi konkret bagi mereka.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan bahwa pihaknya mengelola data guru melalui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk memastikan program ini tepat sasaran. Sementara itu, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menyampaikan komitmennya dalam menjaga kuota 20.000 unit rumah subsidi bagi guru.
Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menekankan pentingnya keberlanjutan program ini. Ia mengusulkan agar program diperluas untuk mencakup guru-guru dari lembaga pendidikan Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), dan sekolah swasta. Pada tahun 2025, BTN menargetkan pembiayaan senilai Rp3,4 triliun untuk 20.000 unit rumah bagi guru dengan skema KPR FLPP untuk guru non-PNS dan KPR Tapera untuk guru PNS. Fasilitas yang ditawarkan mencakup bunga tetap 5%, uang muka minimal 1%, tenor hingga 20 tahun, serta subsidi bantuan uang muka (SBUM) sebesar Rp4 juta.
Sebagai implementasi awal, BTN menggelar akad kredit serentak pada 25 Maret 2025 bagi 300 debitur di delapan kota. Mayoritas peserta merupakan guru SD, diikuti oleh guru SMP dan SMA dengan masa kerja di atas dua tahun. BTN juga bekerja sama dengan Kementerian Dikdasmen dalam verifikasi data penerima manfaat.
Nixon menambahkan bahwa BTN telah menyalurkan 22.768 unit rumah bagi tenaga pendidik sejak 2021. Dalam tiga bulan pertama tahun ini, sebanyak 1.507 unit rumah telah diberikan kepada guru. BTN berkomitmen untuk terus mendukung kesejahteraan tenaga pendidik melalui program ini.
